Tridinews.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan rekomendasi penting terkait masa depan demokrasi daerah. Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah usulan agar pemilihan kepala daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa usulan tersebut bukan bertujuan mengurangi peran rakyat, tetapi justru untuk memperkuat kedaulatan melalui mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, keterlibatan publik tetap menjadi fokus utama dalam proses perumusan dan pelaksanaannya.

“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil dalam siaran pers, Minggu. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi, bukan hanya prosesnya.

Dalam hal sistem Pemilu nasional, Golkar menyampaikan dukungan terhadap proporsional terbuka, namun dengan catatan bahwa tata kelola penyelenggaraan harus diperbaiki. Bahlil menyoroti perlunya peningkatan aspek teknis, integritas penyelenggara, serta transparansi agar Pemilu tetap jujur dan adil.

Di luar isu pemilihan kepala daerah, Golkar juga melihat urgensi memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society). Dua kelompok ini dinilai memiliki posisi strategis dalam menjembatani hubungan negara dan masyarakat, terutama di era digital yang semakin kompleks.

Penguatan partisipasi politik publik, kata Bahlil, tidak hanya terjadi di ruang fisik tetapi juga di ruang digital. Oleh karena itu, Golkar mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu menjadi ruang dialog kebangsaan.

Rapimnas I ini menjadi agenda penting pertama sejak Bahlil memimpin Partai Golkar. Diselenggarakan pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Golkar Jakarta, forum ini digelar secara internal dengan melibatkan seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa agenda ini fokus pada konsolidasi dan evaluasi organisasi sehingga tidak melibatkan pihak eksternal.

Rapimnas tersebut menandai arah baru Golkar menjelang kontestasi politik ke depan—membahas strategi elektoral sekaligus wacana perubahan sistem pemilihan yang berpotensi mengubah lanskap demokrasi lokal Indonesia.