Tridinews.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal namanya yang kerap terseret dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan mantan menteri di era pemerintahannya. Salah satu yang terbaru adalah dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Jokowi menegaskan, sebagai presiden saat itu, seluruh kebijakan dan program kementerian memang berada dalam koridor arahan kepala negara. Namun, ia memastikan tidak pernah sekalipun memberi perintah atau instruksi yang mengarah pada praktik korupsi.

“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program dan kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, dari arahan presiden, dan dari perintah presiden,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).

Meski demikian, Jokowi menekankan ada batas yang jelas antara kebijakan dan penyimpangan. Ia menyatakan tidak pernah ada arahan, apalagi perintah, untuk melakukan korupsi dalam bentuk apa pun.

“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Nggak ada,” ujarnya tegas.

Menurut Jokowi, dalam sistem pemerintahan, presiden memang bertanggung jawab atas garis besar arah kebijakan nasional. Program kementerian merupakan turunan dari visi dan kebijakan presiden. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat dan harus dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ia kembali menegaskan bahwa meski kebijakan berasal dari presiden, tindakan menyimpang yang dilakukan oknum pejabat tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan dirinya.

“Memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden. Tapi kalau ada penyimpangan, itu sudah di luar arahan,” tutup Jokowi.