Tridinews.com - Mantan Menteri Kehakiman China, Tang Yijun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti menerima suap dalam jumlah besar selama menjabat di berbagai posisi pemerintahan. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Kota Xiamen, Provinsi Fujian, pada Senin (2/2).

Berdasarkan laporan media pemerintah China, Tang yang kini berusia 64 tahun terbukti menerima suap dengan total nilai mencapai 137 juta yuan atau sekitar Rp330 miliar selama periode 2006 hingga 2022.

Pengadilan menyatakan Tang menyalahgunakan jabatan dan pengaruhnya ketika menjabat sebagai Gubernur Provinsi Liaoning (2017–2020) serta Menteri Kehakiman China (2020–2023). Ia menggunakan posisinya untuk memberikan keuntungan kepada sejumlah perusahaan dan individu.

Penyalahgunaan wewenang itu dilakukan dalam berbagai urusan, termasuk penawaran saham perdana perusahaan, pembelian kembali lahan, pengajuan pinjaman bank, hingga penanganan perkara hukum. Sebagai imbalannya, Tang menerima suap dalam jumlah besar.

Selain hukuman penjara seumur hidup, pengadilan juga mencabut seluruh hak politik Tang serta menyita seluruh aset miliknya untuk negara. Pihak berwenang juga menegaskan bahwa kekurangan hasil korupsi yang belum berhasil disita akan tetap ditelusuri dan dikejar.

Pengadilan menilai tindakan Tang sebagai tindak pidana serius karena nilai suap yang sangat besar dan dampaknya yang dinilai merugikan negara serta masyarakat luas. Meski demikian, Tang mendapatkan keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya, membantu mengungkap praktik suap lain yang sebelumnya tidak diketahui penyidik, serta bersedia mengembalikan sebagian hasil kejahatan.

Tang Yijun merupakan pejabat senior Partai Komunis China yang berasal dari Provinsi Shandong. Ia memulai karier pemerintahan pada 1977 dan bergabung dengan Partai Komunis China pada 1985.

Sepanjang kariernya, Tang sempat menduduki berbagai posisi penting di Provinsi Zhejiang, termasuk sebagai Wakil Sekretaris Komite Kota Ningbo serta Sekretaris Komisi Disiplin Kota. Ia juga pernah menjadi Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Kota Ningbo.

Karier politiknya terus berkembang hingga dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Komite Partai Provinsi Liaoning sekaligus Gubernur Liaoning pada 2017. Tiga tahun kemudian, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman China.

Pada 2023, Tang sempat terpilih sebagai Ketua Komite Provinsi Jiangxi dari CPPCC. Namun, kariernya runtuh setelah pada April 2024 ia diselidiki atas dugaan pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum negara.

Enam bulan setelah penyelidikan dimulai, Tang resmi dikeluarkan dari Partai Komunis China dan diberhentikan dari seluruh jabatan publik. Pada Februari 2025, ia didakwa atas kasus suap, sebelum akhirnya menjalani persidangan terbuka pada 11 September 2025 yang berujung pada vonis penjara seumur hidup.