Tridinews.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyesalkan usulan pemerintah terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 yang hanya turun sebesar Rp1 juta per jamaah, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta.

Menurut Abidin, penurunan tersebut terlalu kecil dan tidak menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menilai seharusnya penurunan bisa lebih signifikan jika dugaan kebocoran pembiayaan haji tahun 2025, yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun, benar-benar ditangani.

“Penurunan Rp1 juta terlalu kecil dibanding total anggaran haji yang mencapai puluhan triliun rupiah. Apalagi, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sudah mengakui ada dugaan kebocoran hingga Rp5 triliun. Ini artinya, ruang untuk efisiensi masih sangat besar,” kata Abidin dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Abidin merujuk pada pernyataan Dahnil Anzar pada September 2025, yang menyebut ada potensi kebocoran 20–30 persen dari total anggaran Rp17 triliun, atau sekitar Rp5 triliun per tahun.

Kebocoran itu diduga terjadi di sepuluh titik pengadaan utama, seperti transportasi, layanan syarikah, katering, dan akomodasi.

“Kalau kebocoran sebesar itu bisa ditekan, mestinya biaya haji 2026 bisa turun lebih besar, minimal Rp5 sampai Rp10 juta per jamaah. Jamaah sudah menunggu bertahun-tahun, jangan sampai dana umat bocor lagi,” tegas Abidin.

Dalam rapat dengan Komisi VIII DPR pada Senin (27/10/2025), pemerintah melalui Dahnil Anzar mengusulkan BPIH 2026 sebesar Rp88.409.365 per jamaah.
Dari jumlah itu, jamaah menanggung 62 persen atau sekitar Rp54,92 juta, sedangkan sisanya disubsidi oleh pemerintah.

Meski ada sedikit penurunan, DPR menilai hal itu belum mencerminkan semangat reformasi kelembagaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

“Kami apresiasi langkah awal ini, tapi semangat perubahannya harus nyata. Proses seleksi penyedia jasa, terutama transportasi udara, masih belum transparan,” ujar Abidin.

Ia pun meminta agar Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah segera mengkaji ulang usulan biaya tersebut.

“Kalau metode penganggaran masih sama seperti tahun lalu, potensi kebocoran Rp5 triliun akan tetap ada. Kami tidak ingin terlibat dalam bancakan dana haji,” tegasnya.