Tridinews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk lebih bijak dan efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyusul pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Dalam anggaran 2026, alokasi TKD tercatat hanya Rp650 triliun, turun sekitar 29,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun. Tito menekankan bahwa kondisi ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan situasi baru.

“Jangan melihat angka lama. Kalau dulu dapat 100 lalu sekarang jadi 60, jangan langsung bilang kurang. Gunakan pendekatan baru, jangan pakai template lama,” ujar Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta, Jumat (31/10).

Tito menilai, kunci utama menghadapi pemangkasan ini adalah efisiensi belanja, terutama di sektor birokrasi. Ia mengimbau Pemda untuk memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat, dan biaya pemeliharaan yang berlebihan.

“Belanja pegawai tidak bisa dipotong, tapi belanja birokrasinya harus disederhanakan. Gunakan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai contoh, Tito menyebut Kabupaten Lahat yang mampu menghemat Rp425 miliar dengan mengefisienkan belanja birokrasi tanpa mengorbankan layanan publik. Ia optimistis langkah serupa bisa diterapkan di daerah lain.

“Sudah pernah kita alami waktu COVID-19, semua anggaran berkurang tapi kita tetap bisa bertahan. Sekarang juga bisa, asal adaptif dan efisien,” pungkasnya.