Menurut peneliti CELIOS, Dyah Ayu Febriani, redenominasi lebih cocok diterapkan di negara yang jarang menggunakan uang tunai. Di Indonesia, meski transaksi digital seperti QRIS berkembang, lebih dari 90 persen masyarakat masih memakai uang koin dan kertas dalam keseharian.
Dyah menekankan, bila redenominasi diterapkan sebelum masyarakat siap, risiko kepanikan psikologis bisa muncul dan berpotensi memicu inflasi. “Kita tidak boleh buru-buru… inflasi jangka pendek bisa terjadi, terutama pada kelas menengah ke bawah dan UMKM,” ujarnya.
Redenominasi rupiah bukan sekadar mengganti nominal uang, tetapi juga memerlukan sosialisasi, edukasi publik, dan persiapan teknis, yang membutuhkan anggaran besar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana penyederhanaan rupiah masuk agenda strategis pemerintah, dengan RUU Redenominasi ditargetkan rampung pada 2027. Sedangkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan fokus saat ini tetap menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah, karena redenominasi memerlukan timing dan persiapan matang.
