Tridinews.com - Pembangunan fisik gedung Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah selesai sepenuhnya. Proyek pembangunan tersebut kini memasuki tahap penyempurnaan bagian dalam bangunan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa progres pembangunan fisik Istana Wakil Presiden telah mencapai 100 persen. Saat ini, pengerjaan difokuskan pada pengadaan mebel dan interior bangunan.

“Progres fisik Istana Wakil Presiden sudah mencapai 100 persen. Sekarang pengerjaan difokuskan pada pengadaan mebel dan interior,” ujar Basuki saat memberikan keterangan, Selasa.

Istana Wakil Presiden dibangun di atas lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 32.061 meter persegi. Nilai kontrak pembangunan proyek tersebut mencapai sekitar Rp1,457 triliun.

Dari sisi desain, bangunan Istana Wakil Presiden mengusung konsep arsitektur “huma betang umai”, istilah dalam bahasa Dayak yang memiliki makna ibu sebagai sosok pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara. Konsep tersebut diadaptasi dari bentuk rumah panggung panjang yang menjadi ciri khas masyarakat Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Selain mengedepankan nilai budaya lokal, bangunan Istana Wakil Presiden juga dirancang ramah lingkungan. Basuki menjelaskan bahwa bangunan tersebut menerapkan konsep hemat energi dan memperhatikan kesehatan serta kenyamanan penggunanya.

Istana Wakil Presiden dilengkapi sistem pendingin udara hibrida yang dirancang untuk memaksimalkan sirkulasi udara silang sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Orientasi bangunan juga disesuaikan dengan arah matahari pada sumbu barat dan timur guna mengurangi paparan panas langsung ke bangunan.

Meskipun pembangunan fisik telah selesai, penyempurnaan interior dan pengadaan perabot istana menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara.

Basuki menambahkan bahwa pembangunan IKN secara keseluruhan berjalan sesuai rencana. Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur utama, termasuk fasilitas hunian, perkantoran, serta ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga yudikatif dan legislatif, dapat rampung pada 2028.