Tridinews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pemerintah menegaskan pengelolaan anggaran tetap dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2026 yang digelar oleh IBC pada Rabu (4/2/2026). Ia menuturkan bahwa mekanisme pengalokasian dana memang direncanakan melalui anggaran pertahanan.

“Ya nanti selalu lewat Kemenhan, kan. Pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya belum menjelaskan secara rinci apakah alokasi dana tersebut akan berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan pemerintah akan melihat kebutuhan anggaran secara menyeluruh dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

“Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup ya kita realokasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent,” jelasnya.

Indonesia sebelumnya resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan organisasi tersebut di sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Pemerintah menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian memiliki tujuan strategis, terutama untuk mengawal kebijakan organisasi agar selaras dengan kepentingan global, termasuk mendorong kemerdekaan Palestina dan mendukung solusi dua negara.

Selain itu, Indonesia diharapkan dapat memberikan masukan serta pengaruh politik dalam setiap kebijakan yang diambil organisasi tersebut, sehingga langkah penyelesaian konflik dunia dapat berjalan nyata dan berkelanjutan.

Board of Peace sendiri dibentuk untuk menangani berbagai konflik global. Meski awal pembentukannya difokuskan pada pengawasan pembangunan kembali Gaza, cakupan kerja organisasi ini juga diperluas ke berbagai kawasan konflik lainnya.

Dewan eksekutif organisasi tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Donald Trump bersama sejumlah tokoh dunia lainnya. Negara yang menjadi anggota tetap disebut perlu berkontribusi dana hingga 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun. Namun, negara yang tidak memberikan kontribusi tersebut masih dapat menjadi anggota dengan masa keanggotaan terbatas selama tiga tahun.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kontribusi dana dari Indonesia bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban keanggotaan. Menurutnya, dana tersebut difokuskan untuk mendukung penyelesaian konflik dan rekonstruksi wilayah terdampak, khususnya di Gaza dan Palestina.

“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu,” ujar Sugiono.

Ia menambahkan, negara-negara yang terlibat diajak berpartisipasi dalam pembiayaan rekonstruksi, sekaligus mendapatkan manfaat strategis sebagai anggota tetap Dewan Perdamaian.

Pemerintah Indonesia menilai keterlibatan dalam organisasi tersebut dapat memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus memperluas kontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.