Tridinews.com - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026) malam. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah figur dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga tokoh penegakan hukum.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, serta mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai pertemuan tersebut sebagai langkah yang patut diapresiasi. Ia menyebut keterbukaan Presiden Prabowo untuk mendengar masukan langsung dari berbagai tokoh merupakan hal yang positif.

Mahfud menilai selama ini informasi yang sampai kepada Presiden kerap tidak utuh karena telah melalui proses penyaringan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan perbedaan antara informasi di lapangan dan respons kebijakan yang diambil.

Ia menyebut langkah Prabowo mengundang langsung tokoh-tokoh kritis menunjukkan komitmen untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai berbagai persoalan nasional. Mahfud juga menilai tokoh-tokoh yang diundang merupakan figur yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan kondisi bangsa.

Menurutnya, yang paling penting dari pertemuan tersebut adalah kesediaan Presiden untuk mendengar masukan secara langsung, tanpa perantara yang berpotensi memengaruhi isi informasi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa para tokoh yang diundang bukan berasal dari kelompok oposisi, melainkan tokoh nasional yang memiliki perhatian pada berbagai isu strategis.

Prasetyo menjelaskan, selama ini Presiden Prabowo memang aktif membuka ruang komunikasi, baik secara terbuka maupun tertutup, sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan program pemerintah.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut sepenuhnya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, serta bertujuan memperkuat kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Prasetyo juga memastikan tidak ada tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut para peserta berasal dari beragam latar belakang, termasuk bidang kepemiluan, pemberantasan korupsi, dan kepolisian.

Ke depan, pemerintah disebut akan terus membuka komunikasi dengan berbagai tokoh nasional lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan sekaligus menjaga stabilitas pembangunan nasional.