Tridinews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Keuangan justru menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya di sektor pajak dan bea cukai.

Menurut Purbaya, langkah penindakan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai pukulan bagi institusinya, melainkan peluang untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai masih memiliki celah.

“Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan becukai sekaligus,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Ia mengungkapkan, pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, sejumlah persoalan internal disebut sudah mulai teridentifikasi.

“Kemarin kan becukai sudah saya obrak-abrik. Yang dapat, yang dipinggirkan, sudah terdeteksi memang sebelumnya ada sesuatu di situ,” tuturnya.

Purbaya sebelumnya juga sempat menyoroti kinerja DJBC yang dinilai belum optimal karena penerimaan negara tidak mencapai target. Ia bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan melakukan langkah tegas, termasuk pembekuan instansi tersebut dan menggantinya dengan sistem SGS (Société Générale de Surveillance).

Dalam konteks kepabeanan, SGS merupakan perusahaan inspeksi dan verifikasi internasional yang bertugas memeriksa barang ekspor dan impor sebelum masuk ke Indonesia. Ancaman evaluasi serupa, kata Purbaya, juga berlaku bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak.

“Ini bagi saya ancaman serius. Presiden bilang kalau bea cukai tidak betul tahun ini, akhir tahun mungkin diganti dengan SGS,” tegasnya.

Sementara itu, KPK sebelumnya melakukan operasi senyap terhadap dua institusi di bawah Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pada Rabu (4/2/2026), tim penindakan KPK diketahui menyasar Kantor Pusat Bea Cukai di Jakarta. Operasi tersebut merupakan bagian dari penindakan yang dilakukan secara bersamaan dengan operasi lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penindakan tersebut. Saat dikonfirmasi apakah tim KPK bergerak di lingkungan Bea Cukai, Fitroh memberikan jawaban singkat.

“Ya, benar,” ujar Fitroh.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah kegiatan tersebut merupakan operasi tangkap tangan, ia kembali mengonfirmasi hal yang sama.

“Ya, benar,” katanya.

Kasus ini menambah daftar perhatian terhadap reformasi birokrasi di sektor keuangan negara, terutama dalam upaya memperkuat transparansi dan mencegah praktik korupsi di lembaga strategis pengelola penerimaan negara.