Tridinews.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah menyatakan dirinya bisa “mengambil alih” Kuba, tanpa menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan.

Dalam pernyataannya pada Senin (16/3/2026), Trump menyebut Kuba sebagai negara yang mengalami kesulitan ekonomi serius, namun memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam dan keindahan wilayahnya.

“Saya tak bisa memberi tahu Anda. Saya bisa mengatakan mereka sedang berbicara dengan kami. Itu adalah negara yang gagal,” ujar Trump.

Ia juga menambahkan bahwa Kuba memiliki wilayah yang indah dan masyarakat yang baik, namun menegaskan keyakinannya bahwa Amerika Serikat dapat mengambil peran lebih besar terhadap negara tersebut.

“Saya akan merasa terhormat untuk mengambil alih Kuba. Itu adalah kehormatan besar,” katanya.

Pernyataan Picu Kontroversi

Trump bahkan menyebut berbagai kemungkinan terkait peran AS terhadap Kuba, mulai dari “membebaskan” hingga “mengambil alih” dalam bentuk tertentu.

Pernyataan tersebut memicu perhatian luas karena berpotensi menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini sudah sensitif.

Insiden Perairan Perburuk Ketegangan

Ketegangan antara kedua negara juga meningkat setelah insiden di perairan Kuba pada akhir Februari lalu.

Kementerian Dalam Negeri Kuba melaporkan bahwa sebuah kapal berbendera Amerika Serikat memasuki wilayah teritorial mereka dan melepaskan tembakan.

Penjaga perbatasan Kuba kemudian membalas, yang menyebabkan empat orang di dalam kapal tewas dan enam lainnya ditahan.

Perwakilan tetap Kuba untuk kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Rodolfo Benitez Verson, menegaskan bahwa negaranya berhak mempertahankan wilayah kedaulatannya sesuai hukum internasional.

Sorotan Internasional

Pernyataan Trump tersebut diperkirakan akan memicu reaksi dari komunitas internasional, mengingat sensitivitas isu kedaulatan negara serta sejarah panjang hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut dari pemerintah AS mengenai maksud konkret dari pernyataan tersebut.