Tridinews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah tekanan krisis energi global.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menilai kenaikan harga BBM justru akan memperberat beban hidup, terutama bagi kelompok ekonomi bawah.

“Kalau BBM naik, rakyat harus bayar lebih. Itu bisa memperlambat ekonomi,” ujar Purbaya di Jakarta.

Dari sisi ekonomi, ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM pada dasarnya hanya memindahkan beban dari pemerintah ke masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, masyarakat dinilai lebih efisien dalam membelanjakan uang dibandingkan pemerintah, sehingga menjaga daya beli dinilai lebih penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan naik hingga akhir 2026. Kepastian ini didasarkan pada perhitungan matang pemerintah terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyebut pemerintah telah menggunakan asumsi harga minyak mentah dunia sekitar 100 dolar AS per barel, dan dengan skenario tersebut defisit anggaran masih bisa dijaga di kisaran 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, pemerintah memiliki bantalan fiskal yang kuat, salah satunya melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun. Dana ini menjadi cadangan penting untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah ketidakpastian global.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Ia menambahkan, selama rata-rata harga minyak dunia tidak melebihi 97 dolar AS per barel, harga BBM subsidi masih dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut. Hasilnya akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi nasional dan perlindungan terhadap masyarakat.