Tridinews.com - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah segera memanfaatkan dana darurat untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra. Ia menyoroti perlunya aksi cepat untuk menyelamatkan korban serta memulihkan fasilitas publik yang terdampak.

“Pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya dan menggunakan alokasi dana darurat APBN. Saya mengusulkan pemanfaatan dana on call sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ujar Fikri di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Selain tanggap darurat, Fikri menekankan pentingnya perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satunya dengan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dispensasi akademik bagi mahasiswa terdampak, agar proses belajar tetap berjalan meski fasilitas pendidikan rusak.

Menurutnya, dana darurat APBN bisa digunakan untuk seluruh tahap penanggulangan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi ini penting untuk memulihkan layanan vital seperti rumah sakit dan sekolah.

Komisi X DPR RI sebelumnya telah menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Senin (8/12). Pertemuan ini membahas skema penanganan komprehensif, termasuk solusi untuk sivitas akademika yang terdampak.

Data awal Kemendiktisaintek mencatat setidaknya 6.437 sivitas akademika terdampak langsung, dengan sekitar 30 perguruan tinggi mengalami kerusakan infrastruktur. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, 1.009 satuan pendidikan telah menerima bantuan awal senilai sekitar Rp4 miliar.

Fikri menambahkan, pemerintah memiliki mekanisme pendanaan darurat yang sah, termasuk Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) di Kementerian Keuangan dengan persetujuan Presiden, skema yang sebelumnya digunakan untuk subsidi dan kuota selama pandemi COVID-19.