Tridinews.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti serius temuan banyaknya siswa yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah. Skrining tersebut dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober 2025 dan hasilnya dinilai mengkhawatirkan.

Berdasarkan data CKG, dari total 148.239 peserta didik yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa atau sekitar 48,19 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan mental. Temuan paling menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs sederajat, dengan 49,09 persen siswa menunjukkan indikasi gangguan mental.

Dari kelompok SMP tersebut, 30,55 persen siswa tercatat mengalami masalah kesehatan jiwa. Rinciannya, 76,46 persen mengalami gejala ansietas ringan, 7,89 persen ansietas berat, 15,23 persen depresi ringan, dan 7,42 persen depresi berat.

Sementara itu, pada jenjang SD/MI sederajat, dari 80.724 siswa yang diperiksa, sebanyak 43.390 anak atau 53,75 persen terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa. Gejala yang paling dominan pada kelompok ini adalah ansietas ringan dan depresi ringan.

Pada tingkat SMA/MA sederajat, angka siswa yang terindikasi gangguan kesehatan mental tercatat sebesar 25,79 persen. Adapun pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), persentasenya mencapai 48,51 persen.

Menanggapi data tersebut, Farhan menyatakan Pemkot Bandung akan segera melakukan asesmen lanjutan. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun Dinas Kesehatan Kota Bandung memang ditugaskan melakukan survei kesehatan mental bagi siswa SD, SMP, dan SMA selama tiga bulan.

“Setiap tahun kami memang gelisah. Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kesehatan, ditugaskan selama tiga bulan untuk melakukan survei kesehatan mental anak-anak sekolah,” ujar Farhan saat ditemui di kawasan Cihampelas, Minggu (8/2/2026).

Farhan mengakui hasil survei tahun 2025 menunjukkan puluhan ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Bandung terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, mulai dari stres hingga depresi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani.

Sebagai respons cepat, Pemkot Bandung telah menyiapkan sejumlah program penanganan. Di tingkat kewilayahan, pemerintah menyiapkan tenaga psikolog, unit layanan daerah, serta aplikasi Lentera yang ditujukan untuk membantu penanganan anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Ke depan, Pemkot Bandung juga berencana memperkuat peran guru bimbingan konseling (BK) dengan melibatkan tenaga psikolog dan klinisi agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan mental di sekolah.

“Kesehatan mental anak adalah tanggung jawab kita bersama. Sekolah tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, harus ada dukungan keluarga, layanan kesehatan, dan pemerintah,” tegas Farhan.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor akan terus diperluas dengan puskesmas, Dinas Pendidikan, DP3A, serta Dinas Sosial guna membangun sistem perlindungan anak yang lebih menyeluruh. Pemkot Bandung, kata Farhan, berkomitmen memastikan layanan psikologi di tingkat kewilayahan benar-benar dapat diakses oleh anak-anak dan orang tua yang membutuhkan.