Tridinews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menekankan pentingnya kurikulum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam sistem pendidikan kepolisian. Hal ini dinilai krusial untuk mencetak anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki sensitivitas sosial tinggi.

Menurut Dede, Lemdiklat Polri memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Polri ke depan. Transformasi menuju Polri yang Presisi, kata dia, harus dimulai dari sistem pendidikan yang kuat dan berorientasi pada nilai.

Ia menegaskan bahwa pelatihan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai HAM serta demokrasi dalam tindakan sehari-hari.

Sorotan ini juga muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja aparat, termasuk dalam penanganan sejumlah kasus yang dinilai sensitif di masyarakat.

Dede meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap program kerja pendidikan Polri selama setahun terakhir. Evaluasi tersebut mencakup perencanaan, pengembangan, hingga pelaksanaan berbagai jenis pendidikan, mulai dari profesi, manajerial, akademis, hingga vokasi.

Dengan langkah ini, DPR berharap sistem pendidikan Polri dapat terus diperbaiki untuk melahirkan aparat yang lebih humanis, profesional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.