Tridinews.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pada Jumat (16/1/2026). Lembaga internasional transisi ini digagas sebagai bagian dari fase baru kesepakatan damai di Jalur Gaza, dengan tujuan utama memastikan stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.

Gedung Putih juga telah mengumumkan susunan dewan eksekutif BoP. Mengutip laporan The Jerusalem Post, Trump akan memimpin langsung Dewan Perdamaian ini sebagai ketuanya.

Diplomat senior asal Bulgaria, Nickolay Mladenov, ditunjuk sebagai Direktur Jenderal sekaligus Perwakilan Tinggi untuk Gaza. Mladenov merupakan mantan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Timur Tengah dan akan menjadi penghubung utama antara Dewan Perdamaian dan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG).

NCAG sendiri merupakan badan teknokrat Palestina yang akan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari di Gaza selama masa transisi.

Sejumlah tokoh penting dari Amerika Serikat dan komunitas internasional turut masuk dalam jajaran Dewan Perdamaian, di antaranya:

- Jared Kushner, menantu Trump dan arsitek utama Abraham Accords

- Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat

- Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris

- Ajay Banga, Presiden Bank Dunia

- Marc Rowan, pengusaha ternama asal AS

Selain itu, Trump juga dilaporkan telah mengundang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk bergabung, guna memperkuat legitimasi dan dukungan internasional terhadap dewan tersebut.

Ke depan, Dewan Perdamaian akan mengawasi berbagai sektor strategis di Gaza, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyusunan strategi ekonomi, hingga penarikan investasi berskala besar untuk rekonstruksi pascakonflik.

Untuk aspek keamanan, Trump menunjuk Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan Komando Operasi Khusus Pusat AS, sebagai pemimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pasukan ini akan bertugas memastikan proses demiliterisasi Gaza berjalan menyeluruh serta menjamin keamanan distribusi bantuan kemanusiaan.

Di tingkat lokal, pemerintahan Gaza akan dijalankan oleh NCAG yang dipimpin Dr. Ali Shaath, teknokrat asal Khan Yunis yang dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang administrasi publik. Komite ini beranggotakan 15 orang dan akan mengelola sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, hingga keuangan.

Strategi pemerintahan transisi ini dirancang untuk membangun sistem administrasi yang fungsional setelah pengaruh kelompok bersenjata diminimalisir. Dengan dukungan investor global serta keterlibatan negara-negara kawasan seperti Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA), pemerintahan Trump optimistis Gaza dapat bertransformasi dari wilayah konflik menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera.