Tridinews.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, membuka jalan bagi pemilu sela yang dijadwalkan berlangsung 8 Februari. Langkah ini diambil untuk memperoleh mandat publik atas arah kebijakan ekonomi dan keamanan yang diusung pemerintahannya.

Keputusan tersebut disepakati kabinet pada Jumat pagi, tak lama setelah terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang. Parlemen yang dibubarkan memiliki 465 kursi, dengan masa jabatan yang sejatinya masih berlaku hingga 2028.

Pembubaran ini menjadi yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir enam dekade. Takaichi menilai pemerintahannya, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, belum mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat, termasuk untuk koalisi baru yang dibentuk pada periode tersebut.

Dengan dibubarkannya majelis rendah, Jepang otomatis memasuki masa kampanye singkat. Isu ekonomi diperkirakan menjadi sorotan utama, khususnya terkait wacana penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang dirasakan rumah tangga.

Pemilu kali ini juga akan diramaikan oleh blok oposisi baru bernama Aliansi Reformasi Sentris, hasil kerja sama Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, yang sebelumnya menjadi mitra koalisi LDP selama 26 tahun.

Selain isu pajak dan inflasi, perdebatan diperkirakan mencakup pendanaan negara, skandal dana gelap yang pernah menimpa LDP, hingga persoalan warga asing dan pariwisata.

Meski tingkat dukungan publik terhadap Kabinet Takaichi tergolong tinggi, posisi koalisi pemerintah masih rapuh. Mereka hanya memegang mayoritas tipis di majelis rendah dan menjadi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga kerap bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang.

Penetapan jadwal pemilu yang hanya berjarak 16 hari setelah pembubaran parlemen memicu kritik karena dinilai terlalu singkat dan membatasi ruang pemilih untuk menilai program partai. Oposisi juga menyoroti keputusan menggelar pemilu sebelum pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai April mendatang.

Pemilu majelis rendah terakhir sendiri digelar pada Oktober 2024.