Tridinews.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron membeberkan fokus utama pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto saat jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, Jumat (23/1) malam waktu setempat.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo melanjutkan lawatan ke Paris usai menyampaikan pidato khusus di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1). Di Paris, Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron untuk menghadiri jamuan makan malam kenegaraan.

Jamuan ini bukan kali pertama bagi kedua pemimpin. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga pernah dijamu oleh Macron pada 2025, serta pada Juli 2024 ketika Prabowo masih berstatus sebagai presiden terpilih.

“Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” ujar Macron dalam siaran resmi yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Macron menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Prancis terus memperdalam kemitraan strategis di berbagai bidang, sekaligus memiliki keselarasan pandangan dalam isu-isu global dan internasional.

“Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7,” kata Macron.

Meski demikian, Presiden Prancis itu tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan keselarasan pandangan tersebut. Terutama, Macron tidak menyinggung secara spesifik posisi kedua negara terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.

Indonesia sendiri telah resmi bergabung dan menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian tersebut dalam rangkaian kegiatan WEF di Davos, Kamis lalu.

Berbeda dengan Indonesia, Prancis secara terbuka menyatakan menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Pemerintah Prancis menilai mekanisme pemulihan dan penjagaan perdamaian di Gaza seharusnya tetap berada dalam kerangka lembaga internasional yang telah diakui, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataan resminya, Pemerintah Prancis menegaskan bahwa Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Trump berada di luar kesepakatan internasional yang selama ini menjadi acuan pemulihan Gaza. Prancis juga menilai masih banyak pertanyaan serius terkait posisi PBB, prinsip-prinsip bersama negara anggota, serta peran struktur PBB dalam proses gencatan senjata dan pascaperang di wilayah tersebut.